Beritalk, Cianjur – Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian menghadiri rakor (rapat koordinasi) Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Rakor Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang dihadiri oleh Bupati Cianjur ini telah digelar di Bale Praja Pendopo Cianjur pada Kamis (25/9/2025).
Bukan hanya dihadiri oleh Bupati Cianjur saja, tetapi Rakor Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah ini juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Cianjur Abi Ramzi, jajaran KPK RI, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Inspektur Daerah, para kepala perangkat daerah, hingga direktur BUMD dan BLUD/BLU.
Informasi mengenai Bupati Cianjur yang menghadiri acara Rakor Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah ini diketahui lewat postingan akun Instagram @pemkabcjr pada Kamis, (25/9/2025).
“Bupati Cianjur Tekankan Penguatan Integritas Lewat SPI dan MCP Bersama KPK RI. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP), Kamis (25/9/2025), di Bale Praja Pendopo Cianjur” tulis akun Instagram @pemkabcjr.
Dalam sambutannya, Bupati Cianjur dr. Wahyu menyampaikan apresiasi kepada KPK RI yang konsisten mendampingi daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pemkab Cianjur siap terus berbenah dan berkomitmen menjadikan Cianjur sebagai daerah yang berintegritas, melayani, dan terpercaya. Melalui SPI dan MCP, kita tidak hanya menilai angka, tetapi juga membaca cerminan kinerja dan niat dalam membangun pemerintahan yang bersih,” ujar Bupati Cianjur.
Bukan hanya itu, Bupati Cianjur juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan, serta konsistensi perangkat daerah dalam menindaklanjuti capaian MCP. Menurutnya, setiap indikator yang diukur bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang tangguh terhadap praktik koruptif.
“Integritas harus menjadi budaya dan komitmen bersama. ASN wajib menjadi teladan dalam etika kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Dengan niat yang lurus dan hati yang bersih, kepercayaan publik akan tumbuh, dan Cianjur akan semakin maju serta bermartabat,” tambah Bupati Cianjur.
Lebih lanjut, Bupati Cianjur mengingatkan bahwa hasil evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan semata. Ia mendorong agar setiap perangkat daerah, BUMD, maupun BLUD segera menindaklanjutinya dengan rencana aksi nyata.
“Kecil apa pun perbaikan yang dilakukan, jika konsisten dan dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar. Mari jadikan kolaborasi dengan KPK ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pencegahan korupsi,” pungkas Bupati Cianjur.
Tinggalkan komentar