Beritalk, Cianjur – Israel menyatakan tak memiliki ambisi untuk kembali menguasai jalur Gaza dalam jangka yang panjang.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar tegaskan bahwa kekhawatiran Israel terhadap Gaza hanya sebatas isu keamanan bukan ekspansi wilayah.
“Kami tidak memiliki niat untuk melakukan itu, terkait jalur Gaza, kami hanya memiliki kekhawatiran terkait aspek keamanan” ujar Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar.
Dalam kunjungannya ke Gideon Sa’ar menegaskan bahwa Hamas tak boleh menjadi bagian dari masa depan Gaza dan solusi politik hanya mungkin terjadi jika kelompok tersebut bersedia meletakkan senjata.
“Jika Hamas siap untuk meletakan senjatanya, jika mereka siap untuk melakukan demiliterisasi Jalur Gaza, maka kami dapat melakukannya melalui jalur Politik” tambah Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar.
Di sisi lain, Hamas membuka peluang genjatan senjata dengan menawarkan pembebasan 10 tawanan sebagai bagian dari negosiasi.
Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tetap menunjukkan ketidaktertarikannya untuk membebaskan para Sandra.
Netanyahu lebih memilih fokus ke menduduki kembali Gaza dan membubarkan Hamas.
Bahkan serangan Israel ke Gaza terus berlanjut.
Pada Jumat 11 Juli 2025, serangan ke sebuah klinik amal asal Amerika Serikat di Der Albala menewaskan 17 orang termasuk balita berusia 1 tahun.
Serangan terhadap fasilitas medis dikecam UNICEF dan lembaga Project Hope sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.
Namun Israel tetap berdali bahwa di dekat lokasi terdapat markas Hamas. Ironisnya, beberapa jam sebelum serangan tersebut, Netanyahu sempat menyatakan kesiapan merundingkan penghentian perang, tapi memberi batas waktu 60 hari sebelum kembali menggunakan kekuatan militer.
Netanyahu bersi keras bahwa perundingan hanya akan dilakukan jika Hamas dilucuti sepenuhnya dan kelompok perlawanan Palestina lainnya juga mundur dari Gaza.
Bahkan Israel bersi keras tidak akan menarik pasukan dan ingin mempertahankan kehadiran militer di Gaza seperti sebelum tahun 2005. Dalam rencana Israel, hanya pasukan mereka baik aktif maupun cadangan yang boleh menguasai senjata di Gaza.
Di tengah kondisi ini, Hamas tetap mengajukan proposal gencatan senjata melalui perantaraan Amerika Serikat dan Qatar.
Hamas menginginkan seluruh bantuan kemanusiaan kembali dikelola oleh PBB dan lembaga independen, bukan oleh Gaza Humanitarian Foundation, lembaga bentukan Amerika Serikat yang dianggap sebagai kedok Israel.
Tinggalkan komentar