Beritalk, Cianjur – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara terkait ramainya perbincangan di media sosial mengenai dugaan kerusakan alam akibat aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dalam keterangan pers di Istana Negara, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang berada di luar Pulau Gag, wilayah Raja Ampat.
Ada empat perusahaan di Raja Ampat yang dimaksud antara lain, PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa.
Langkah pencabutan izin ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian alam Raja Ampat yang merupakan kawasan strategis nasional dan pusat ekowisata bahari dunia.
Bahlil menepis kabar Raja Ampat yang menyebutkan terjadinya kerusakan terumbu karang dan pencemaran laut di Pulau Gag dan Pulau Piaynemo.
Bahlil juga menyebut bahwa video dan foto keruksakan Raja Ampat yang beredar luas di media sosial sebagai informasi yang tidak benar alias hoaks.
“Saya sudah ke lokasi langsung (Raja Ampat), dan bisa saya pastikan kondisi di lapangan tidak seperti yang diberitakan. Tolong kita harus bijak dan tidak mudah percaya terhadap semua informasi yang beredar tanpa cek dan verifikasi,” ujar Bahlil.
Dalam konferensi pers tersebut, Bahlil turut menunjukkan beberapa dokumentasi foto Raja Ampat yang bertuliskan “hoaks” sebagai bantahan terhadap narasi kerusakan alam akibat tambang.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Raja Ampat, Pulau Gag memiliki luas sekitar 13.000 hektare, dan hanya 260 hektare yang digunakan untuk aktivitas pertambangan oleh PT Gag Nikel. Dari jumlah itu, sebanyak 130 hektare telah direklamasi dan 54 hektare sudah dikembalikan ke negara.
“Yang dibilang bahwa lautnya Raja Ampat tercemar dan terumbu karangnya rusak, mohon maaf, bisa dilihat langsung. Tidak seperti itu kenyataannya,” tegas Bahlil.
Ia juga menyebutkan bahwa sekitar 700 warga atau sekitar 300 kepala keluarga tinggal di Raja Ampat, Pulau Gag dan tetap beraktivitas normal tanpa gangguan lingkungan yang signifikan.
Bahlil meminta masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, khusus Raja Ampat yang berkaitan dengan isu lingkungan dan industri pertambangan.
“Mari kita jaga Raja Ampat bersama, bukan hanya dengan narasi di medsos, tapi juga dengan sikap bijak dalam menyikapi informasi,” pungkasnya.
Tinggalkan komentar